tata naskah. Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. tata naskah

Indonesia. 1 Evaluasi Standar Operasi Prosedur Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) dilengkapi dengan (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi) Kantor Wilayah dan UPT B06, B12 2 Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SOP Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) Kantor Wilayah dan UPT B12 3 PENATAAN SDM APARATUR 1. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan tata naskah dinas pada instansi pemerintah. 5 Laporan evaluasi dan rekomendasi (Sesuai Tata Naskah Dinas) dilengkapi dengan (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) Kantor Wilayah dan UPT B09 6 Laporan hasil tindak lanjut evaluasi (Sesuai Tata Naskah Dinas) Kantor Wilayah dan UPT B12 PENATAAN TATALAKSANA 1. 2004 ttg pemerintahan daerah. Download Free PDF View PDF. Judul. TATA CARA PENULISAN ARTIKEL ILMIAH 1. 064 Organisasi Semi Pemerintah, BKS-AKSI. Ketentuan mengenai tata tulis naskah Usulan Tesis dapat dilihat pada BAB VII TATA CARA PENULISAN. TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Bagian Kesatu Lambang Negara atau Logo Pasal 57 (1) Lambang Negara atau Logo digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat resmi. 3 PENGERTIAN UMUM • Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Login PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN. Tata Naskah dinas yang bersifat khusus antara lain naskah dinas dalam hal kepegawaian, penagihan pajak, pemeriksaan pajak. Tata Naskah Dinas Elektronik | KEJAKSAAN AGUNG RI | V. E. : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. rini risanti. Beranda. Salah satu komponen penting dalam. 3. Dengan telah ditetapkannya Permenko Marves No. Kementerian Ketenagakerjaan: Nomor Peraturan: 3: Tahun Peraturan: 2019: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Menteri: Singkatan Bentuk Peraturan: PERMENAKER: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 25. singkat dan. Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan seperti usulan prakarsa peraturan perundang-undangan, bahan/materi. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan. SELAMAT DATANG PARA PESERTA DIKLAT TATA NASKAH KEPEGAWAIAN MANUAL DAN ELEKTRONIK ANGKATAN I DAN II DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 f BIO DATA Nama : MAHIRUDDIN, SH. Dokumen ini berisi antara lain tentang surat pengantar, surat penunjukan, surat. 2021/No. 11 : Bulan Ke-11 (November). 010/DP-KM/IX/2019. Unit Penamaan Organisasi, Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis serta Penyebutan Jabatan Dalam memudahkan komunikasi tulis kedinasan, maka disusunnya. : Peraturan Perundang-undangan. Pedoman Tata Naskah Dinas yang Mencakup Format Elektronik. Mengurangi Pemanasan Global. 01. 1. Peraturan Menristekdikti No 51 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2. Tata Cara Pengajuan Usulan Pencantuman Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2022 SE Sekjen Kemenkes No. c. 3. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan TATA NASKAH NASKAH SATUAN PENDIDIKAN – DIKBANGSPES MINU MATERI POKOK 1. 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 330) sepanjang mengatur mengenai perjanjian atau ksama dengan pihak erja luar negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maksud. A. id : 8 hlm. KBBI, yang diakses pada 7 Oktober 2022, pukul 16. A. Bahwa ketentuan Pengelolaan Tata Naskah Dinas sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1538 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian; MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Tata Naskah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah17 Oktober 2019 8735 kali 14497 kali. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. dan tidak boleh. pu. Dalam Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), yang dimaksud Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan. 94 Tahun 2016 serta PERGUB No. bahwa dalam proses penyusunan dokumen akreditasi diperlukan acuan tata naskah sehingga format yang dihasilkan seragam; b. 1. Tahun Terbit. Jenis/Bentuk Peraturan. GUBERNUR JAWA BARAT PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : a. 42. Contoh 1 : SURAT PERINTAH NOMOR 09/D-IV/02/2012. Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan keputusan Kepala Puskesmas Ondongtentang tata naskah. Biro Hukum. 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar NegeriTata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM PEMAHAMAN JENIS & FORMAT NASKAH DINAS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM. , Pgs. Pasal 64. Kemudian,. jdih. dengan peraturan tata naskah dinas. Sebelum; Berikut : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. Umum Tata Naskah Dinas tersebut perlu disesuaikan. (2) Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas meliputi: a. Tipe Dokumen. Setiapp unit organisasi wajib menggunakan nomor dan kode naskah dinas sesuai dengan ketentuan. Judul. PAN/07/2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas menilai bahwa penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan instansiPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil adalah dokumen resmi yang mengatur tentang jenis, bentuk, isi, dan tata cara penyusunan naskah kepegawaian PNS. Dalam percepatan SRIKANDI dan arsip dinamis terdapat 4 instrumen yang perlu diperhatikan yaitu jadwal retensi arsip, tata naskah dinas sesuai Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, klasifikasi arsip, dan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. 92 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. dan perwujudan tertib administrasi serta peningkatan pelayanan publik, sistem. Pengertian yang berkaitan dengan tata naskah dinas 2. Naskah-naskah yang berkaitan dengna pemberian tanda jasa kepada. Judul. PasswordMenurut buku Modul Tata Naskah Dinas yang disusun oleh Agus Supriyono, S. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Judul. id. T. nurhidayah arif. Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2023 diselenggarakan bersamaan dengan tanggal peringatannya, yakni 1 Oktober. Pembacaan Keputusan Presiden RI tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan pemberian piagam kepada penerima Satyalancana Karya Satya (jika ada). Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan: Tanggal Ditetapkan: 10 Februari 2017: Tanggal Diundangkan: 24 Februari 2017: Berlaku Tanggal: Sumber: BN. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatTata Naskah Dinas yang selanjutnya disingkat TND adalah pengelolaan Naskah Dinas yang mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, pendistribusian, dan penyimpanan, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. yang memaparkan tentang Peraturan Rektor UGM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan UGM dan Teknik pembuatan naskah dinas sesuai dengan. Nomor. Klasifikasi arsip, adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Penciptaan Arsip BAGIAN II Manajemen Arsip Dinamis 1. 4 Instrumen tersebut yaitu (1) Tata Naskah Dinas; (2) Skema Klasifikasi Arsip; (3) Jadwal Retensi Arsip; (4) Skema Keamanan dan Hak Akses Arsip. Lupa Password? ↻ *) Klik Tombol Refresh Jika Kurang Jelas . Setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan menggunakan Logo Kementerian Keuangan pada naskah kedinasan; 3. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang. 5. Download Free PDF View PDF. 0 X. (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam. Panjang naskah sekitar 8–15 halaman dan diketik 1 spasi. Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan: Bidang Hukum: Hukum Administrasi Negara: Keterangan: Mencabut. Pengertian Proposal merupakan cetak biru perencanaan skripsi yang mengungkapkan pokok dan metodologi, serta alur pikiran yang digunakan untuk menyusun skripsi. Di dalam Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi RS ini yang akan dibahas hanyalah acuan untuk penyusunan regulasi. TATA NASKAH DINAS : DINAS KETENAGAKERJAAN: Produk Hukum: 571: RENJA 2022: DINAS KETENAGAKERJAAN: Rencana Pembangunan: 572: SK Korpri Kota Bontang: Walikota Bontang: Produk Hukum: 573: SE Deputi 2 Nomor 2 tahun 2021: Lain - Lain: Produk Hukum: 574: Perwali No 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di. , plt. diatur dalam bentuk Panduan Tata Naskah Rumah Sakit, yang akan menetapkan ada 2 jenis naskah di RS, yaitu yang merupakan produk hukum (regulasi) dan yang bukan merupakan produk hukum (surat dinas). (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum menetapkan Tata Naskah Dinas untuk Desa, Bupati/Wali Kota menetapkan Tata Naskah Dinas untuk Desa dengan Peraturan Bupati/Wali Kota. , dan Plh. 2020. Tata Naskah Dinas Elektronik | KEJAKSAAN AGUNG RI | V. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota? Unduh dan baca dokumen resmi berformat pdf yang berisi peraturan, pedoman, dan contoh naskah dinas yang berlaku sejak tahun 2021. Dengan adanya sistem. U. Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik,. E. 758 -21- (2) Selain Lambang Negara atau Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Naskah Dinas dapat ditambahkan atribut tertentu sesuai. 1483, jdih. Naskah adalah – 11 Pengertian Menurut Para Ahli, Jenis, Tata Cara, Bagian dan Contoh – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Naskah yang dimana dalam hal ini. Susunan Upacara 17 Agustus 2023 - Pengibaran Bendera. Akses. Download Free PDF View PDF. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), yang dimaksud Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan. 2015. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat aturan yang perlu diperhatikan yaitu font, spasi, dan ukuran kertas yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. NOMOR 9 TAHUN 2016. Koneksi internet; 3. terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. go. go. , M. Asas Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum lainnya. Bahasa Indonesia. bahwa Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dengan aturan yang baru; Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga untuk keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu penyesuaian jenis, materi, dan format naskah dinas; A. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun. idKetepatan • Tata naskah dinas harus aman dalam penyusunan, klasifikasi, Keamana penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi. PENDAHULUAN Pengaturan sistem dokumentasi dalam suatu proses implementasi akreditasi FKTP termasuk Klinik Bulan Bintang sangat penting karena dokumen merupakan acuan kerja, bukti. Judul. KALTARA. PERGUB ini terdiri atas 161 hlm, termasuk 155 hlm Lampiran. 84 mb. 31. Agar tercipta keseragaman naskah dinas, UGM menyusun kebijakan tata naskah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 126); Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2O2l tentang Penataan Tugas danFungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. go. Tipe Dokumen. Sistematika naskah Tugas Akhir, Tesis dan Disertasi terdiri atas Bagian Awal, Bagian Utama dan Bagian Akhir. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ABSTRAK: Dengan telah diterbitkannya Permendagri No. 065 Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik DaerahPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. bahwa pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperlukan penyesuaian untuk mengakomodir perubahan organisasi dan teknologi; b. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Gubernur. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS. Panduan penyusunan dokumen akreditasi rs. pembuatan naskah dinas; c. menpan. Sardjito 2020 Permohonan Dokumen RKT dan Usulan PBE Satuan Kerja Tahun 2021 MATERI PELATIHAN DASAR. 9329 Kali 8490 Kali. Berlaku. jenis dan format Naskah Dinas; b. Memahami Penomoran Surat Dinas 2. pdf Lampiran Permendagri Klasifikasi Nomor Surat Dinas. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan di lingkungan Universitas Padjadjaran. bahwa untuk menghasilkan tata kearsipan yang teratur, tertata, seragam, efektif dan efesian serta mudah dalam pencarian, maka diperlukan Pedoman Pengelolaan Arsip yang baik di lingkungan Universitas Negeri Semarang; b. go. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan: 08 September 2019: 09 Oktober 2019: Tidak Berlaku: 246: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan: 25/2019Kebijakan Arsip Universitas. Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta: Berlaku: DETAIL: PDF: 164: 225: 2020: 29 September 2020: Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta: Berlaku: DETAIL: PDF: 165: 218: 2020: 25 September 2020Pengurusan naskah dinas masuk pada tata usaha pengolah meliputi kegiatan-kegiatan : a) menerima naskah dinas dan kartu kendali lembar III dan IV berwarna kuning dan merah dari pengendali. Detail Peraturan; Judul: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 351 /KMA/SK/XII/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan. PEDOMAN TATA NASKAH AKREDITASI / REAKREDITASI. Pembuatannya dilakukan oleh pejabat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan cara memperoleh data adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. dinas dengan memperharikan Tata Naskah Dinas kemenkeu dan/atau tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan unit eselon I masing-masing. b) membubuhkan paraf pada kartu kendali lembar III berwarna kuning sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima. (b) Halaman pernyataan mengenai keaslian karya tulis akhir yang telah ditanda‐tangani penulis. D. Perangkat komputer / laptop untuk pengguna; 2. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS. Pemerintah Kota Bontang. tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk keseragaman dalam upaya memperlancar kegiatan surat-menyurat diperlukan adanya pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. tata naskah dinas : penggunaan a. Informasi ini terkait dengan Pengelolaan Tata naskah Kepegawaian PNS. tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. ID: DOWNLOAD . Keputusan Menteri Kesehatan (126) Surat Edaran (33) Peraturan Menteri Kesehatan (111) Keputusan Direktur Jenderal (9) Tentang. bahwa penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan Kepolisian Negara Republik. ketelitian; b. ENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 41 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.